Dibawah ini 204 Skripsi Hukum PALING LENGKAP paling UPDATE tahun ini yang bisa teman teman pergunakan untuk mendapatkan judul skripsi paling lengkap dan update.
Teman teman tidak perlu bingung lagi sekarang dalam menentukan judul karena ada SkripsiBagus.Com yang menyediakan lebih dari sekedar daftar judul tapi judul dan isi skripsi lengkap . Jadi teman teman pilih saja dari judul yang dianggap mudah dan pelajari isi skripsinya, setelah menguasai dengan yakin maka dapat diajukan sebagai judul skripsi.
Tapi jika teman teman hanya ingin daftar judul saja tanpa isi skripsi bisa mendapatkannya dibawah ini untuk menentukan judul skripsi yang teman teman maksudkan.
Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Pembuatan Produk Mi Soun Dengan Menggunakan Bahan Kimia Kaporit Berlebih.
Tanggung Jawab Pengembang Yang Mengalih Fungsikan Fasilitas Umum Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya.
Perlindungan Hak Buruh Migran Oleh Negara Dalam Kedudukannya Sebagai Subyek Hukum Internasional
Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Kekurang Hati-hatian Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Yang Menyebabkan Robeknya Usus Muryati Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
Pertanggungjawaban Pidana Suami Yang Menelantarkan Dan Melakukan Kekerasan Psikis Terhadap Istri Ditinjau Dari Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Pembukaan Lahan Perkebunan Oleh PT. Barat Selatan Makmur Investindo Dengan Penelantaran Hak Warga Sekitar Di Mesuji.
Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Kekurang Hati-hatian Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Yang Menyebabkan Robeknya Usus Muryati Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
Penggunaan Tanah Oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan Yang Berasal Dari Tanah Kas Desa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai Pekerja Waktu Tertentu di Pemerintahan Kotamadya Surabaya Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Tindakan Badan Pertanahan Nasional Yang Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Dijadikan Hutan Kota Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.
Pengenaan Retribusi Oleh Pemerintah Kota Surabaya Kepada TVRI Ditinjau Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Izin Pemakaian Tanah.
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 828/pdt.g/2010/pn.sby. Sebagai Dasar Untuk Mengajukan Permohonan Hak Milik.
Tanggung Jawab Sukhoi Terhadap Tamu Undangan Yang Menjadi Korban Dalam Kecelakaan Pesawat Superjet 100 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
Tanggung Gugat Panitia Jambore Terhadap Perselisihan Antara PT Modern Photo Dan PT Sinar Gala Mulia Mandiri.
Analisis Hukum Terhadap Aksi Solidaritas Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam di Makasar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Pemberian Suaka Terhadap Julian Assange Oleh Pemerintah Equador Berdasarkan Convension Of Diplomatic Asylum, 1954 Dan Deklarasi Tentang Suaka Teritorial Tahun 1967.
Hak Desain Industri Saklar Putar (switch Gear) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
Pertanggungjawaban Pidana Adw Dan Mbzm Terhadap Hasil Penggelapan Koperasi Su Ditinjau Dari Pasal 3 Uu.no 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
WIJAYA, LILY (2013) Perlindunghan Hukum Pekerja Harian Lepas Yang Diputus Hubungan Kerjanya Pada Pt. Rk Ditinjau Berdasarkan Undang-undanbg Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Penolakan Terhadap Wijaya Sebagai Calon Mahasiswa Tuna Netra Oleh Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Jakarta Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Kesesuaian Peraturan Denda Parkir Bagi Pejabat Diplomatik di New York ditinjau dari Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.
Tanggung Jawab Produsen dan Distributor atas Kerugian Konsumen dengan Adanya Iklan Mutu Gelang Power Balance ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Formulasi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Kerangka Hukum Positif Di Indonesia
Pengunduran Diri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Alasan Menjadi Anggota Partai Politik ditinjau dari Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah.
Keabsahan Wilayah Israel Menurut Cara-cara Perolehannya dalam Hukum Internasional.
Pemberhentian Kepala Daerah Dan/atau Wakil Kepala Daerah Yang Ikut Aksi Demo Menolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Analisis Yuridis Korban Meninggal Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pelaku Yang Berada Di Bawah Pengaruh Alkohol Dan Narkotika.
Kedudukan Hakim Ad-hoc Di Pengadilan Hubungan Industrial Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Buruh Outsourcing Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Tanggung Gugat Rumah Sakit Swasta Malc Yang Mengakibatkan Meninggalnya Ni Karena Terlambatnya Pemberian Obat Serta Alat Bantu Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Pertanggungjawaban Pidana X Selaku Pimpinan Penyidik dalam Menangani Aset Pailit PT. SPI Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak PT. GIB terhadap Pekerja Tanpa Pemberian Pesangon ditinjau dari Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Yang Melakukan Pelanggaran Kesusilaan Di Tempat Kerja Ditinjau Dari Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (analisis Putusan Mahkamah Agung No.11 K/pdt.sus/2012).
Tindak Pidana Perkosaan Dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.134/G/2010 ditinjau Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Tanggung Gugat PT Elnusa terhadap Perseroan Terbatas Industri Telekomunikasi Indonesia Selaku Pembeli Saham di Pasar Modal ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Asli Dalam Hukum Masyarakat Adat Lombok Yang Tanahnya Digadaikan Oleh Pihak Lain (studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/pdt/2009).
Upaya Palestina untuk Menjadi Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa.
Tindakan PT BIE Menurunkan Tunjangan Perumahan ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Tanggung Gugat RSUD Karawang Terkait Tindakan Para Dokter yang Melakukan Demo Sehingga Menyebabkan Pasien tidak Langsung ditangani ditinjau dari Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
Penerimaan Commitment Fee dalam Pengadaan Barang ditinjau dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juneto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tindakan Rumah Sakit Vita Insani yang tidak Memberikan Hak-hak Elisabeth Sipayung Akibat Kebijakan Pensiun Dini ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Pengalihan Dana Deposito Oleh S Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Penolakan Pembayaran Denda Keterlambatan Iuran Jamsostek Oleh Pt Ai Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek (analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.286/phi.g/2010/phi.pn.jkt.pst).
Tanggung Jawab Nahkoda Atas Kebakaran Kapal Motor Kirana IX Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
Analisis Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya Ditinjau Dari Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya.
Penyalahgunaan Wewenang HR Selaku Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Dki Jakarta Yang Mengeluarkan Surat Perintah Setor Atas Sewa Reklame Pt. Dsp Di Dki Jakarta.
Sengketa Kepemilikan Tanah antara DMI dengan Pemerintah Kota, Badan Pertanahan Nasional, dan Masyarakat Pemilik Hak Guna Bangunan di Wilayah Klandasan Ulu, Balikpapan.
Tanggung Gugat PT. GBPC dan PT. DKB terhadap Pemegang Hak Ulayat atas Tanah Adat di Siluk Ngurai, Kutai Barat, Kalimantan Timur Akibat Eksplorasi Tanah Menurut Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
Memahami Arti Undang-Undang pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia. Opini Juris, 04. pp. 18-32. ISSN 2088-1371
Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pemberian Uang Pesangon Terhadap Pekerja Yang Mangkir.
Analisis Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Tindakan Camat Abdurrahman yang Melakukan Jual Beli Tanah Tanpa Persetujuan 15 Warga Pemilik Tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
ASPEK PERLINDUNGAN DATA PRIVASI DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BNNP JAWA TIMUR.
EFEKTIFITAS PASAL 107 AYAT (2) TENTANG MENYALAKAN LAMPU DI SIANG HARI BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH POLSEK TULANGAN SIDOARJO.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJA OLEH PT X AKIBAT KELALAIAN.
PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MENGANIAYA SESAMA ANGGOTA TNI (Studi Kasus Putusan nomor: PUT/215-K/PM.III-12/AL/XI/2009).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN BAGI AGAMA KATOLIK DI INDONESIA MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan Nomor : 03-K/PMT III/AD/III/2011).
PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DI PENGADILAN NEGERI REMBANG.
FUNGSI SIDIK JARI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI KEPOLISIAN RESORT SIDOARJO.
KEDUDUKAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI) SEBAGAI LEMBAGA PERLINDUNGAN BAGI TKI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA.
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN SENIOR FINANCE EXECUTIVE DI PT RHODIA DI GRESIK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 163/Pid.B/2010/PN.Gs).
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PERUSAHAAN LEASING YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TNI (Study Kasus Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2012).
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK CACAT MENTAL DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus Nomor 941/Pdt.P/2011/PA.Sby).
PENGANIAYAAN DALAM KEGIATAN MILITER TERHADAP ANGGOTA (Studi Kasus Putusan Nomor : 06-K/PMT.III/AL/IX/2010).
PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN DALAM PELAYANAN AIR BERSIH PDAM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.
PELAKSANAAN GUGATAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH TANPA HAK (Studi Kasus Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.Wkb).
TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN KHUSUSNYA BATU MANGAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya Putusan No 285/Pid.B/2012/PN. Sby).
BENTUK PENYELESAIAN TERHADAP SERTIFIKAT GANDA (OVERLAPPING) ANTARA SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURABAYA II.
PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI PENGADILAN NEGERI SUMENEP.
ANALISA YURIDIS KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No: 163/PID. B/2012/ PN. SDA).
ANALISA YURIDIS CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO.
PELAKSANAAN PERMOHONAN ADOPSI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG CYBER CRIME (Studi Kasus Putusan Nomor : 258/PID.S/2012/PN.SBY).
PERMASALAHAN HAK WARIS AKIBAT PERKAWINAN ADAT BALI YANG BERBEDA KASTA.
PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) AKIBAT TIDAK DIPENUHINYA HAK ISTERI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN.
PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus No 553/pid.B /2011/PN.sby di Pengadilan Negeri Surabaya).
TANGGUNGJAWAB PIDANA PERAMPOKAN YANG DISERTAI PENGANIAYAAN MENURUT KUHP ( Studi Kasus Di PN. Lamongan No. PID : 372/Pid B/2009/PN Lmg ).
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH EMAS DI BANK DANAMON SYARIAH SIDOARJO.
TANGGUNG JAWAB BIRO TRAVEL PERJALANAN WISATA TERHADAP PENUMPANG PENGGUNA JASA TRAVEL (Studi Kasus CV. Arlinta Surabaya).
ANALISIS YURIDIS TERHADAP BENTUK PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo).
STUDI KOMPARASI PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUUVIII/ 2010.
PENOLAKAN LELANG TERHADAP HARTA DEBITOR YANG DIPUTUS PAILIT.
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN MENURUT UNDANG–UNDANG NO 1 TAHUN 1974.
PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN JOMBANG.
PEMBATALAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN MENURUT PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011.
PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAAN TERHADAP TENAGA KERJA DI PT. X SURABAYA.
ANALISA YURIDIS HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO (Studi kasus putusan No : 0635/Pdt.G/2010/PA.Sda.).
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN SEBAGAI PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Pengadilan Militer III-12 Surabaya) Nomor : No.19-K/PM.III-12/AL/I/2012.
ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DI KAITKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU DEMONSTRASI YANG BERSIFAT ANARKIS.
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN ANAK.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG TURUT SERTA DALAM PEMALSUAN AKTA KELAHIRAN ( Studi Kasus Putusan Nomor : 288/Pid.B/2011/PN.SPG ).
KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN DARI PROSES PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEGAWAI KESATUAN PENJAGA LAUT DAN PANTAI (KPLP) DI PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 836/ PID. B/2009/PN. SURABAYA).
ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU DEMONSTRASI YANG BERSIFAT ANARKIS.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA (STUDI KASUS PUTUSAN PN No. 3175/Pid.B/2010/PN. SBY).
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2010 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 (Studi Pada Pekerja Outsourcing di PT Mekar Jaya Sakti).
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2010 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 (Studi Pada Pekerja Outsourcing di PT Mekar Jaya Sakti).
KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME.
EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA BAGI WAJIB PAJAK YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.
Efektivitas Sanksi Pidana Bagi Wajib Pajak Yang Melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG–UNDANG No.2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN.
PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK X DI SURABAYA DENGAN JAMINAN TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT.
PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT TANPA AGUNAN DENGAN SISTEM OFFICE CHANELING PADA BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA PADANG.
PELAKSANAAN PEMBINAAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DI KOTA PADANG.
PENGARUH PELAKSANAAN OUTSOURCING (ALIH DAYA) TERHADAP KEBERADAAN SERIKAT PEKERJA/BURUH DI KOTA PADANG.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 04/PID.PRA/2010.PN.PDG DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN ATAS NAMA BARTI.
PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI BIDANG LINGKUNGAN ( Studi pada PT. Indonesia Asahan Alumunium ).
PELAKSANAAN PENINGKATAN MODAL KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI PADANG (KPRI-UNP) MELALUI MODAL PINJAMAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT KEPADA ANGGOTA.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas I A Padang).
LEGALITAS PEMBERIAN REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI. Unand.
PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENINGKATAN KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN HELM BAGI PENGEMUDI SEPEDA MOTOR RODA DUA.
PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM PENGAWAS TERHADAP KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DI WILAYAH PENGADILAN NIAGA JAKARTA.
KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN.
PELAKSANAAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PADANG TAHUN 2011.
PENERAPAN HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG.
KEWENANGAN GUBERNUR DALAM URUSAN AGAMA DI DAERAH.
PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 82 UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TURUT SERTA TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI.
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.
PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN MUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI PADA NAGARI KOTO MALINTANG KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM.
KEDUDUKAN FRAKSI DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD (Studi pada DPRD Provinsi Sumatera Barat).
PENYESUAIAN STATUS HUKUM YAYASAN DAN PELAKSANAANNYA PADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH ISLAM WIHDATUL UMMAH DI KABUPATEN TANAH DATAR.
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME.
PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR DANAU MANINJAU.
KEDUDUKAN PERATURAN NAGARI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK–HAK ANAK SEBAGAI TERDAKWA PADA TINGKAT PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI PADANG.
HUBUNGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PASCA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004.
PERLINDUNGAN HAK ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANJUNG PATI KABUPATEN 50 KOTA MENURUT KAJIAN UNDANG -UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.
IMPLEMENTASI FUNGSI PENCEGAHAN KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI USAHA JASA PARIWISATA DI KOTA BUKITTINGGI.
PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH PADA BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL ( STUDY KASUS DAPENDA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI DAN PT INDO SARI PRIMA ).
PELAKSANAAN FUNGSI ANALISIS OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN ( PPATK ) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (Studi pada BNI Sentra Kredit Kecil Padang).
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANK GARANSI DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMBAR CABANG BUKITTINGGI.
PELAKSANAAN PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN.
FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH DALAMMENJAGA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.
PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN OLEH PPNS KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Padang ).
PEMENUHAN HAMBAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN KECILMENENGAH DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTAMENURUT UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAMPERJANJIAN BAKU PADALEASING KENDARAAN BERMOTOR OLEH PT. BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) CABANG PAYAKUMBUH.
PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIB TANJUNG PATI.
PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE NARKOBA DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Barat).
PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI KREDIT MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG (STUDI ATAS SENGKETA KONSUMEN NOMOR 86/P3K/2012).
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92/PUU-X/2012.
PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG.
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DALAM BERACARA SECARA CUMA - CUMA (PRODEO) OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PADANG.
Pertanggungjawaban Hukum Lembaga Survei Atas Hasil Perhitungan Cepat Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden Yang Disiarkan Oleh Stasiun Televisi dan Pengawasan Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Alih Daya dan Penerapan Pengaturan Tenaga Kerja Alih Daya Dalam Perusahaan Farmasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Se Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Kepada Perusahaan Lain.
Analisis Yuridis Larangan Suami-Istri Bekerja Pada Perusahaan Yang Sama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Rental Mobil Dalam Perjanjian Rental Mobil Berdasarkan Asas Keseimbangan.
Penerapan Lembaga Trust dan Perlindungan Hukum Terhadap Artis Dalam Hubungan Kontraktual Antara Artis dan Manajemen Terkait Pengelolaan Harta Kekayaan Artis Di Indonesia.
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Situs dan Kewenangan Pemerintah Terhadap Pengelola Domain Dihubungkan Dengan Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tinjauan Yuridis terhadap Pengakuan Negara Indonesia atas Pengetahuan Tradisional Mengenai Metode Pengobatan Tradisional Melalui Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Pensertipikatan Tanah Milik Adat.
Pembuktian Yuridis Pelaksanaan Hibah Tanah Milik Adat yang Baru Dituliskan di Letter C Setelah Pemberi Hibah Meninggal Dunia Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Dokter Dihubungkan dengan Peraturan Mengenai Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Keadaan Darurat yang Membutuhkan Pembedahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
Implementasi Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Safe Deposit Box Pada Lembaga Perbankan (Tinjauan Yuridis terhadap Asas Keseimbangan dan Perlindungan Konsumen).
Tinjauan Yuridis Kedudukan BUMN Sebagai Entitas Mandiri Badan Hukum dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Aset Kekayaan BUMN Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
Analisis Yuridis Mengenai Perjanjian Jual Beli yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pengembangan Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Kearifan Lokal Melalui Jalur Mediasi
Studi Perbandingan Hukum antara Pengaturan Rumah Susun / Flat Berdasarkan Hukum di Indonesia dengan Pengaturan Rumah Susun / Flat Berdasarkan Hukum di Singapura.
Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga Akibat Misleading Information Dihubungkan dengan Prinsip Keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Kedudukan dan Bentuk Badan Usaha Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) Dalam Praktik Niaga Di Indonesia dan Perlindungan Hukum Bagi Anggota Atas Transaksi Mavrodi Mondial Moneybox (MMM).
Pengalihan Objek dari Debitur ke Pihak ke-3 Tanpa Sepengetahuan Kreditur (Studi Kasus Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung No.005/G/IV/2014/BPSK.Bdg.).
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Traktat Perdamaian (Peace Treaty) Tahun 1947 Antara Italia dan Jerman Berdasarkan Prinsip Jus Cogens Dalam Perspektif Hukum Internasional (Putusan ICJ Nomor 143 Tahun 2012).
Tinjauan Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah dan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik Terhadap Adanya Penguasaan Tanah dan Bangunan Secara Fisik Oleh Ahli Waris.
Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan dan Keterlibatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengaturan dan Pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility).
Analisis Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kepastian Hukum Penggunaan Bitcoin Dalam Sistem Pembayaran Di Indonesia dan Perlindungan Hukum Bagi Penggunanya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tinjauan Yuridis Peralihan Harta Waris Kepada Ahli Waris Saat Akan Dilakukan Hubungan Jual-Beli Atas Tanah Waris.
Asas Keseimbangan bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Konsumen.
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kebijakan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional dan Perlindungan Hukum bagi Pesertanya Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.
Pengelolaan Pembuangan Limbah Industri dengan Menerapkan Undang-Undang Lingkungan Hidup dalam Rangka Mengurangi Pencemaran Laut. In: The 6th NCFB and Doctoral Colloquium Towards a New Indonesia Business Architecture .
Urgensi Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dalam Rangka Menciptakan Perekonomian yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
Kepastian Hukum dan Perlindungan para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Alternatif (Mediasi) di Indonesia dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
Penegakan Sanksi Pidana dan Administratif dalam Regulasi Perbankan sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Window Dressing
Urgensi Etika dan Budaya Antiplagiat Guna Membangun Integritas dalam Penerapan dan Pengembangan Ilmu Hukum
Execution of the Mediation Agreement Out of Court on the Environmental Conflict. In: International Conference on Environment and Health: Integrating Research Community Outreach and Service Learning
Lembaga Pengawas Tunggal dalam Upaya Menciptakan Stabilitas Sistem Keuangan.
Penegakan Hukum dalam Pemaknaan Asas Keadilan dan Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Hal Timbulnya Kepailitan Perseroan Terbatas.
Criminal and Administrative Law Enforcement for Business Actors as an Effort to Minimalize Environmental Pollution.
Mediation as Means to Develop Civilized Society and Social Relationship.
Tinjauan Yuridis Yayasan Sebagai Hukum Nirlaba Yang Menjadi Pemegang Saham Mayoritas Dalam Perseroan Terbatas Yang Bertujuan Mencari Keuntungan dan Tanggungjawab Yayasan Atas Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Atas Tugas Akhir Mahasiswa Melalui Hubungan Kontraktual Antara Dosen dan Mahasiswa Di Fakultas Seni Rupa dan Desain a.
Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Gratifikasi Seks Yang Diberikan Kepada Penyelenggara Negara dan Pembuktiannya Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.
Prinsip Kehati-hatian dalam Konsistensi Penerbitan Kebijakan PPAP sebagai Upaya Menciptakan Struktur Perbankan yang Sehat.
Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Dalam Hubungan Kontrak Perjanjian Penyediaan Jasa Khususnya Bidang Pendidikan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Pertanggungjawaban Bank Atas Pendebitan Dana Rekening Nasabah Secara Elektronik Akibat Kesalahan Sistem Bank dan Perlindungan Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Dalam Sistem Hukum Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Business Opportunity ( Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Business Opportunity).
Tanggung Jawab Bankir Terhadap Rahasia Bank Pada Saat Izin Operasional Bank Berakhir.
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Cacat Atas Hak Mendapatkan Pekerjaan Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.
Prospek Pengaturan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menjadi Subjek Penelitian Medis dan Aspek Pembiayaan Oleh Perusahaan Asuransi.
Tinjauan Yuridis terhadap Kemungkinan Penerapan Konsep Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dalam Sistem Hukum di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Pemeliharaan Konstruksi Serta Pertangjawaban Hukum Pemelihara Jasa Konstruksi Atas Ambruknya Jembatan Kutaikartanegara.
Tinjauan Yuridis terhadap Pengegakan Hukum dan Pembuktian Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik di Indonesia Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Teman teman tidak perlu bingung lagi sekarang dalam menentukan judul karena ada SkripsiBagus.Com yang menyediakan lebih dari sekedar daftar judul tapi judul dan isi skripsi lengkap . Jadi teman teman pilih saja dari judul yang dianggap mudah dan pelajari isi skripsinya, setelah menguasai dengan yakin maka dapat diajukan sebagai judul skripsi.
Tapi jika teman teman hanya ingin daftar judul saja tanpa isi skripsi bisa mendapatkannya dibawah ini untuk menentukan judul skripsi yang teman teman maksudkan.
204 Skripsi Hukum PALING LENGKAP paling UPDATE tahun ini
Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Pembuatan Produk Mi Soun Dengan Menggunakan Bahan Kimia Kaporit Berlebih.
Tanggung Jawab Pengembang Yang Mengalih Fungsikan Fasilitas Umum Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya.
Perlindungan Hak Buruh Migran Oleh Negara Dalam Kedudukannya Sebagai Subyek Hukum Internasional
Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Kekurang Hati-hatian Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Yang Menyebabkan Robeknya Usus Muryati Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
Pertanggungjawaban Pidana Suami Yang Menelantarkan Dan Melakukan Kekerasan Psikis Terhadap Istri Ditinjau Dari Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Pembukaan Lahan Perkebunan Oleh PT. Barat Selatan Makmur Investindo Dengan Penelantaran Hak Warga Sekitar Di Mesuji.
Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Kekurang Hati-hatian Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Yang Menyebabkan Robeknya Usus Muryati Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
Penggunaan Tanah Oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan Yang Berasal Dari Tanah Kas Desa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai Pekerja Waktu Tertentu di Pemerintahan Kotamadya Surabaya Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Tindakan Badan Pertanahan Nasional Yang Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Dijadikan Hutan Kota Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.
Pengenaan Retribusi Oleh Pemerintah Kota Surabaya Kepada TVRI Ditinjau Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Izin Pemakaian Tanah.
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 828/pdt.g/2010/pn.sby. Sebagai Dasar Untuk Mengajukan Permohonan Hak Milik.
Tanggung Jawab Sukhoi Terhadap Tamu Undangan Yang Menjadi Korban Dalam Kecelakaan Pesawat Superjet 100 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
Tanggung Gugat Panitia Jambore Terhadap Perselisihan Antara PT Modern Photo Dan PT Sinar Gala Mulia Mandiri.
Analisis Hukum Terhadap Aksi Solidaritas Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam di Makasar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Pemberian Suaka Terhadap Julian Assange Oleh Pemerintah Equador Berdasarkan Convension Of Diplomatic Asylum, 1954 Dan Deklarasi Tentang Suaka Teritorial Tahun 1967.
Hak Desain Industri Saklar Putar (switch Gear) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
Pertanggungjawaban Pidana Adw Dan Mbzm Terhadap Hasil Penggelapan Koperasi Su Ditinjau Dari Pasal 3 Uu.no 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
WIJAYA, LILY (2013) Perlindunghan Hukum Pekerja Harian Lepas Yang Diputus Hubungan Kerjanya Pada Pt. Rk Ditinjau Berdasarkan Undang-undanbg Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Penolakan Terhadap Wijaya Sebagai Calon Mahasiswa Tuna Netra Oleh Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Jakarta Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Kesesuaian Peraturan Denda Parkir Bagi Pejabat Diplomatik di New York ditinjau dari Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.
Tanggung Jawab Produsen dan Distributor atas Kerugian Konsumen dengan Adanya Iklan Mutu Gelang Power Balance ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Formulasi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Kerangka Hukum Positif Di Indonesia
Pengunduran Diri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Alasan Menjadi Anggota Partai Politik ditinjau dari Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah.
Keabsahan Wilayah Israel Menurut Cara-cara Perolehannya dalam Hukum Internasional.
Pemberhentian Kepala Daerah Dan/atau Wakil Kepala Daerah Yang Ikut Aksi Demo Menolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Analisis Yuridis Korban Meninggal Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pelaku Yang Berada Di Bawah Pengaruh Alkohol Dan Narkotika.
Kedudukan Hakim Ad-hoc Di Pengadilan Hubungan Industrial Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Buruh Outsourcing Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Tanggung Gugat Rumah Sakit Swasta Malc Yang Mengakibatkan Meninggalnya Ni Karena Terlambatnya Pemberian Obat Serta Alat Bantu Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Pertanggungjawaban Pidana X Selaku Pimpinan Penyidik dalam Menangani Aset Pailit PT. SPI Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak PT. GIB terhadap Pekerja Tanpa Pemberian Pesangon ditinjau dari Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Yang Melakukan Pelanggaran Kesusilaan Di Tempat Kerja Ditinjau Dari Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (analisis Putusan Mahkamah Agung No.11 K/pdt.sus/2012).
Tindak Pidana Perkosaan Dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.134/G/2010 ditinjau Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Tanggung Gugat PT Elnusa terhadap Perseroan Terbatas Industri Telekomunikasi Indonesia Selaku Pembeli Saham di Pasar Modal ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Asli Dalam Hukum Masyarakat Adat Lombok Yang Tanahnya Digadaikan Oleh Pihak Lain (studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/pdt/2009).
Upaya Palestina untuk Menjadi Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa.
Tindakan PT BIE Menurunkan Tunjangan Perumahan ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Tanggung Gugat RSUD Karawang Terkait Tindakan Para Dokter yang Melakukan Demo Sehingga Menyebabkan Pasien tidak Langsung ditangani ditinjau dari Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
Penerimaan Commitment Fee dalam Pengadaan Barang ditinjau dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juneto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tindakan Rumah Sakit Vita Insani yang tidak Memberikan Hak-hak Elisabeth Sipayung Akibat Kebijakan Pensiun Dini ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Pengalihan Dana Deposito Oleh S Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Penolakan Pembayaran Denda Keterlambatan Iuran Jamsostek Oleh Pt Ai Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek (analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.286/phi.g/2010/phi.pn.jkt.pst).
Tanggung Jawab Nahkoda Atas Kebakaran Kapal Motor Kirana IX Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
Analisis Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya Ditinjau Dari Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya.
Penyalahgunaan Wewenang HR Selaku Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Dki Jakarta Yang Mengeluarkan Surat Perintah Setor Atas Sewa Reklame Pt. Dsp Di Dki Jakarta.
Sengketa Kepemilikan Tanah antara DMI dengan Pemerintah Kota, Badan Pertanahan Nasional, dan Masyarakat Pemilik Hak Guna Bangunan di Wilayah Klandasan Ulu, Balikpapan.
Tanggung Gugat PT. GBPC dan PT. DKB terhadap Pemegang Hak Ulayat atas Tanah Adat di Siluk Ngurai, Kutai Barat, Kalimantan Timur Akibat Eksplorasi Tanah Menurut Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
Memahami Arti Undang-Undang pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia. Opini Juris, 04. pp. 18-32. ISSN 2088-1371
Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pemberian Uang Pesangon Terhadap Pekerja Yang Mangkir.
Analisis Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Tindakan Camat Abdurrahman yang Melakukan Jual Beli Tanah Tanpa Persetujuan 15 Warga Pemilik Tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
ASPEK PERLINDUNGAN DATA PRIVASI DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BNNP JAWA TIMUR.
EFEKTIFITAS PASAL 107 AYAT (2) TENTANG MENYALAKAN LAMPU DI SIANG HARI BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH POLSEK TULANGAN SIDOARJO.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJA OLEH PT X AKIBAT KELALAIAN.
PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MENGANIAYA SESAMA ANGGOTA TNI (Studi Kasus Putusan nomor: PUT/215-K/PM.III-12/AL/XI/2009).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN BAGI AGAMA KATOLIK DI INDONESIA MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan Nomor : 03-K/PMT III/AD/III/2011).
PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DI PENGADILAN NEGERI REMBANG.
FUNGSI SIDIK JARI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI KEPOLISIAN RESORT SIDOARJO.
KEDUDUKAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI) SEBAGAI LEMBAGA PERLINDUNGAN BAGI TKI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA.
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN SENIOR FINANCE EXECUTIVE DI PT RHODIA DI GRESIK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 163/Pid.B/2010/PN.Gs).
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PERUSAHAAN LEASING YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TNI (Study Kasus Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2012).
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK CACAT MENTAL DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus Nomor 941/Pdt.P/2011/PA.Sby).
PENGANIAYAAN DALAM KEGIATAN MILITER TERHADAP ANGGOTA (Studi Kasus Putusan Nomor : 06-K/PMT.III/AL/IX/2010).
PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN DALAM PELAYANAN AIR BERSIH PDAM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.
PELAKSANAAN GUGATAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH TANPA HAK (Studi Kasus Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.Wkb).
TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN KHUSUSNYA BATU MANGAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya Putusan No 285/Pid.B/2012/PN. Sby).
BENTUK PENYELESAIAN TERHADAP SERTIFIKAT GANDA (OVERLAPPING) ANTARA SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURABAYA II.
PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI PENGADILAN NEGERI SUMENEP.
ANALISA YURIDIS KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No: 163/PID. B/2012/ PN. SDA).
ANALISA YURIDIS CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO.
PELAKSANAAN PERMOHONAN ADOPSI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG CYBER CRIME (Studi Kasus Putusan Nomor : 258/PID.S/2012/PN.SBY).
PERMASALAHAN HAK WARIS AKIBAT PERKAWINAN ADAT BALI YANG BERBEDA KASTA.
PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) AKIBAT TIDAK DIPENUHINYA HAK ISTERI DAN ANAK SETELAH PERCERAIAN.
PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus No 553/pid.B /2011/PN.sby di Pengadilan Negeri Surabaya).
TANGGUNGJAWAB PIDANA PERAMPOKAN YANG DISERTAI PENGANIAYAAN MENURUT KUHP ( Studi Kasus Di PN. Lamongan No. PID : 372/Pid B/2009/PN Lmg ).
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH EMAS DI BANK DANAMON SYARIAH SIDOARJO.
TANGGUNG JAWAB BIRO TRAVEL PERJALANAN WISATA TERHADAP PENUMPANG PENGGUNA JASA TRAVEL (Studi Kasus CV. Arlinta Surabaya).
ANALISIS YURIDIS TERHADAP BENTUK PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo).
STUDI KOMPARASI PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUUVIII/ 2010.
PENOLAKAN LELANG TERHADAP HARTA DEBITOR YANG DIPUTUS PAILIT.
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN MENURUT UNDANG–UNDANG NO 1 TAHUN 1974.
PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN JOMBANG.
PEMBATALAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN MENURUT PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011.
PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAAN TERHADAP TENAGA KERJA DI PT. X SURABAYA.
ANALISA YURIDIS HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO (Studi kasus putusan No : 0635/Pdt.G/2010/PA.Sda.).
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN SEBAGAI PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Pengadilan Militer III-12 Surabaya) Nomor : No.19-K/PM.III-12/AL/I/2012.
ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DI KAITKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU DEMONSTRASI YANG BERSIFAT ANARKIS.
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN ANAK.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG TURUT SERTA DALAM PEMALSUAN AKTA KELAHIRAN ( Studi Kasus Putusan Nomor : 288/Pid.B/2011/PN.SPG ).
KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN DARI PROSES PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEGAWAI KESATUAN PENJAGA LAUT DAN PANTAI (KPLP) DI PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 836/ PID. B/2009/PN. SURABAYA).
ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU DEMONSTRASI YANG BERSIFAT ANARKIS.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA (STUDI KASUS PUTUSAN PN No. 3175/Pid.B/2010/PN. SBY).
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2010 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 (Studi Pada Pekerja Outsourcing di PT Mekar Jaya Sakti).
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2010 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 (Studi Pada Pekerja Outsourcing di PT Mekar Jaya Sakti).
KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME.
EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA BAGI WAJIB PAJAK YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.
Efektivitas Sanksi Pidana Bagi Wajib Pajak Yang Melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG–UNDANG No.2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN.
PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK X DI SURABAYA DENGAN JAMINAN TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT.
PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT TANPA AGUNAN DENGAN SISTEM OFFICE CHANELING PADA BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA PADANG.
PELAKSANAAN PEMBINAAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DI KOTA PADANG.
PENGARUH PELAKSANAAN OUTSOURCING (ALIH DAYA) TERHADAP KEBERADAAN SERIKAT PEKERJA/BURUH DI KOTA PADANG.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 04/PID.PRA/2010.PN.PDG DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN ATAS NAMA BARTI.
PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI BIDANG LINGKUNGAN ( Studi pada PT. Indonesia Asahan Alumunium ).
PELAKSANAAN PENINGKATAN MODAL KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI PADANG (KPRI-UNP) MELALUI MODAL PINJAMAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT KEPADA ANGGOTA.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas I A Padang).
LEGALITAS PEMBERIAN REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI. Unand.
PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENINGKATAN KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN HELM BAGI PENGEMUDI SEPEDA MOTOR RODA DUA.
PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM PENGAWAS TERHADAP KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DI WILAYAH PENGADILAN NIAGA JAKARTA.
KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN.
PELAKSANAAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PADANG TAHUN 2011.
PENERAPAN HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG.
KEWENANGAN GUBERNUR DALAM URUSAN AGAMA DI DAERAH.
PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 82 UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TURUT SERTA TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI.
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.
PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN MUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI PADA NAGARI KOTO MALINTANG KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM.
KEDUDUKAN FRAKSI DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD (Studi pada DPRD Provinsi Sumatera Barat).
PENYESUAIAN STATUS HUKUM YAYASAN DAN PELAKSANAANNYA PADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH ISLAM WIHDATUL UMMAH DI KABUPATEN TANAH DATAR.
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME.
PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR DANAU MANINJAU.
KEDUDUKAN PERATURAN NAGARI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK–HAK ANAK SEBAGAI TERDAKWA PADA TINGKAT PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI PADANG.
HUBUNGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PASCA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004.
PERLINDUNGAN HAK ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANJUNG PATI KABUPATEN 50 KOTA MENURUT KAJIAN UNDANG -UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.
IMPLEMENTASI FUNGSI PENCEGAHAN KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI USAHA JASA PARIWISATA DI KOTA BUKITTINGGI.
PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH PADA BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL ( STUDY KASUS DAPENDA DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI DAN PT INDO SARI PRIMA ).
PELAKSANAAN FUNGSI ANALISIS OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN ( PPATK ) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (Studi pada BNI Sentra Kredit Kecil Padang).
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANK GARANSI DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMBAR CABANG BUKITTINGGI.
PELAKSANAAN PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN.
FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH DALAMMENJAGA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.
PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN OLEH PPNS KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Padang ).
PEMENUHAN HAMBAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN KECILMENENGAH DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTAMENURUT UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAMPERJANJIAN BAKU PADALEASING KENDARAAN BERMOTOR OLEH PT. BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) CABANG PAYAKUMBUH.
PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIB TANJUNG PATI.
PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE NARKOBA DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Barat).
PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI KREDIT MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG (STUDI ATAS SENGKETA KONSUMEN NOMOR 86/P3K/2012).
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92/PUU-X/2012.
PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG.
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DALAM BERACARA SECARA CUMA - CUMA (PRODEO) OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PADANG.
Pertanggungjawaban Hukum Lembaga Survei Atas Hasil Perhitungan Cepat Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden Yang Disiarkan Oleh Stasiun Televisi dan Pengawasan Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Alih Daya dan Penerapan Pengaturan Tenaga Kerja Alih Daya Dalam Perusahaan Farmasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Se Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Kepada Perusahaan Lain.
Analisis Yuridis Larangan Suami-Istri Bekerja Pada Perusahaan Yang Sama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Rental Mobil Dalam Perjanjian Rental Mobil Berdasarkan Asas Keseimbangan.
Penerapan Lembaga Trust dan Perlindungan Hukum Terhadap Artis Dalam Hubungan Kontraktual Antara Artis dan Manajemen Terkait Pengelolaan Harta Kekayaan Artis Di Indonesia.
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Situs dan Kewenangan Pemerintah Terhadap Pengelola Domain Dihubungkan Dengan Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tinjauan Yuridis terhadap Pengakuan Negara Indonesia atas Pengetahuan Tradisional Mengenai Metode Pengobatan Tradisional Melalui Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Pensertipikatan Tanah Milik Adat.
Pembuktian Yuridis Pelaksanaan Hibah Tanah Milik Adat yang Baru Dituliskan di Letter C Setelah Pemberi Hibah Meninggal Dunia Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Dokter Dihubungkan dengan Peraturan Mengenai Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Keadaan Darurat yang Membutuhkan Pembedahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
Implementasi Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Safe Deposit Box Pada Lembaga Perbankan (Tinjauan Yuridis terhadap Asas Keseimbangan dan Perlindungan Konsumen).
Tinjauan Yuridis Kedudukan BUMN Sebagai Entitas Mandiri Badan Hukum dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Aset Kekayaan BUMN Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
Analisis Yuridis Mengenai Perjanjian Jual Beli yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pengembangan Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Kearifan Lokal Melalui Jalur Mediasi
Studi Perbandingan Hukum antara Pengaturan Rumah Susun / Flat Berdasarkan Hukum di Indonesia dengan Pengaturan Rumah Susun / Flat Berdasarkan Hukum di Singapura.
Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga Akibat Misleading Information Dihubungkan dengan Prinsip Keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Kedudukan dan Bentuk Badan Usaha Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) Dalam Praktik Niaga Di Indonesia dan Perlindungan Hukum Bagi Anggota Atas Transaksi Mavrodi Mondial Moneybox (MMM).
Pengalihan Objek dari Debitur ke Pihak ke-3 Tanpa Sepengetahuan Kreditur (Studi Kasus Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung No.005/G/IV/2014/BPSK.Bdg.).
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Traktat Perdamaian (Peace Treaty) Tahun 1947 Antara Italia dan Jerman Berdasarkan Prinsip Jus Cogens Dalam Perspektif Hukum Internasional (Putusan ICJ Nomor 143 Tahun 2012).
Tinjauan Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah dan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik Terhadap Adanya Penguasaan Tanah dan Bangunan Secara Fisik Oleh Ahli Waris.
Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan dan Keterlibatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengaturan dan Pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility).
Analisis Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kepastian Hukum Penggunaan Bitcoin Dalam Sistem Pembayaran Di Indonesia dan Perlindungan Hukum Bagi Penggunanya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tinjauan Yuridis Peralihan Harta Waris Kepada Ahli Waris Saat Akan Dilakukan Hubungan Jual-Beli Atas Tanah Waris.
Asas Keseimbangan bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Konsumen.
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kebijakan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional dan Perlindungan Hukum bagi Pesertanya Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.
Pengelolaan Pembuangan Limbah Industri dengan Menerapkan Undang-Undang Lingkungan Hidup dalam Rangka Mengurangi Pencemaran Laut. In: The 6th NCFB and Doctoral Colloquium Towards a New Indonesia Business Architecture .
Urgensi Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dalam Rangka Menciptakan Perekonomian yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
Kepastian Hukum dan Perlindungan para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Alternatif (Mediasi) di Indonesia dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
Penegakan Sanksi Pidana dan Administratif dalam Regulasi Perbankan sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Window Dressing
Urgensi Etika dan Budaya Antiplagiat Guna Membangun Integritas dalam Penerapan dan Pengembangan Ilmu Hukum
Execution of the Mediation Agreement Out of Court on the Environmental Conflict. In: International Conference on Environment and Health: Integrating Research Community Outreach and Service Learning
Lembaga Pengawas Tunggal dalam Upaya Menciptakan Stabilitas Sistem Keuangan.
Penegakan Hukum dalam Pemaknaan Asas Keadilan dan Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Hal Timbulnya Kepailitan Perseroan Terbatas.
Criminal and Administrative Law Enforcement for Business Actors as an Effort to Minimalize Environmental Pollution.
Mediation as Means to Develop Civilized Society and Social Relationship.
Tinjauan Yuridis Yayasan Sebagai Hukum Nirlaba Yang Menjadi Pemegang Saham Mayoritas Dalam Perseroan Terbatas Yang Bertujuan Mencari Keuntungan dan Tanggungjawab Yayasan Atas Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Atas Tugas Akhir Mahasiswa Melalui Hubungan Kontraktual Antara Dosen dan Mahasiswa Di Fakultas Seni Rupa dan Desain a.
Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Gratifikasi Seks Yang Diberikan Kepada Penyelenggara Negara dan Pembuktiannya Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.
Prinsip Kehati-hatian dalam Konsistensi Penerbitan Kebijakan PPAP sebagai Upaya Menciptakan Struktur Perbankan yang Sehat.
Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Dalam Hubungan Kontrak Perjanjian Penyediaan Jasa Khususnya Bidang Pendidikan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Pertanggungjawaban Bank Atas Pendebitan Dana Rekening Nasabah Secara Elektronik Akibat Kesalahan Sistem Bank dan Perlindungan Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Dalam Sistem Hukum Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Business Opportunity ( Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Business Opportunity).
Tanggung Jawab Bankir Terhadap Rahasia Bank Pada Saat Izin Operasional Bank Berakhir.
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Cacat Atas Hak Mendapatkan Pekerjaan Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.
Prospek Pengaturan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menjadi Subjek Penelitian Medis dan Aspek Pembiayaan Oleh Perusahaan Asuransi.
Tinjauan Yuridis terhadap Kemungkinan Penerapan Konsep Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dalam Sistem Hukum di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Pemeliharaan Konstruksi Serta Pertangjawaban Hukum Pemelihara Jasa Konstruksi Atas Ambruknya Jembatan Kutaikartanegara.
Tinjauan Yuridis terhadap Pengegakan Hukum dan Pembuktian Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik di Indonesia Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
%2BTentang%2BAl-Qur'an.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar